Peraturan Pusat Logistik Berikat

Posted on

Kegiatan utama di Pusat Logistik Berikat yakni penimbunan barang asal LDP atau TLDDP di dalam rangka impor, ekspor atau transshipment. Kegiatan yang sederhana di PLB yakni kegiatan lain sepanjang bukan yang hasilkan produk baru yang punya sifat, karakteristik, atau fungsi berbeda dari barang asal.

Pengusaha PLB Bisa Berbentuk:

  • PLB Industri Besar

PLB untuk timbun barang terutama yang tujuannya didistribusikan ke perusahaan industri.

  • PLB IKM

PLB untuk timbun barang terutama yang tujuannya didistribusikan ke perusahaan industri kecil serta menengah.

  • PLB Hub Cargo Udara

PLB untuk timbun barang terutama yang tujuannya ekspor atau transshipment.

  • PLB E-commerce

PLB untuk timbun barang yang penjualannya dilakukan lewat platform e-commerce.

  • PLB Barang Jadi

PLB yang timbun barang jadi terutama yang tujuannya distribusinya selain pada perusahaan industri.

  • PLB Bahan Pokok

PLB yang timbun bahan pokok terutama yang tujuannya distribusinya selain pada perusahaan industri.

  • PLB Floating Storage

PLB untuk timbun barang yang lokasinya di wilayah perairan.

  • PLB Ekspor Barang Komoditas

PLB untuk timbun barang ekspor terutama yang tujuannya diperdagangkan pada bursa komoditi atau pasar lelang komoditas.

Pusat Logistik Berikat mempunyai beberapa peraturan yang menaungi, yakni:

  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat.
  • Peraturan Direktur Jenderal Bea & Cukai Nomor PER-01/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat.
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 272/PMK.04/2015 Tentang Pusat Logistik Berikat.
  • Peraturan Direktur Jenderal Bea & Cukai Nomor PER-03/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor (terkait BC 2.8).
  • Peraturan Direktur Jenderal Bea & Cukai Nomor PER-02/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean untuk Ditimbun di Pusat Logistik Berikat (terkait BC 1.6).
  • Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 64/M-DAG/PER/9/2016 Tentang Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean ke dan dari Pusat Logistik Berikat.

Itulah sejumlah peraturan tentang Pusat Logistik Berikat. Semoga bermanfaat.